Ribuan honorer dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kolaka hingga saat ini belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kolaka, Rudy Faisal kepada Kolaka Pos saat ditemui di Kantornya, Rabu (15/11).

Menurutnya, BPJS sudah gencar melakukan sosialisasi ke instansi-intansi pemerintahan. Namun hingga saat ini para honorer di Kabupaten Kolaka yang terdaftar sebagai peserta terbilang masih minim. “Menurut informasi dari Badan Kepegawain Daerah (BKD), ada sekitar empat ribu lebih pegawai honorer yang tersebar pada sejumlah SKPD di Kabupaten Kolaka. Tetapi yang terdaftar sebagai peserta baru sekitar 200 jiwa,” ungkapnya.

Lanjut Rudy, sebenarnya pihaknya belum memiliki data riil mengenai jumlah honorer di Kabupaten Kolaka. Pasalnya, ia mengaku sudah beberapa kali melakukan koordinasi mengenai data honorer, namun BKD Kolaka belum memastikan jumlah para honorer yang sebenarnya.

Meski demikian, Rudy berharap, pemda Kolaka bisa segera melakukan verifikasi pegawai honorernya yang belum terdaftar untuk diajukan menjadi peserta BPJS. Apalagi, sesuai program pemerintah dalam aturan UU, pada Tahun 2019 nanti semua penduduk harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. “Sebenarnya aturannya jelas, pemberi kerja wajib memberikan jaminan sosial dan kesehatan terhadap pekerjanya, tidak terkecuali pegawai honorer,” ujarnya.

Ia juga berharap pemda Kolaka bisa mengajak seluruh masyarakat untuk ikut program pemerintah pusat itu. Pasalnya, manfaat sebagai peserta BPJS cukup besar, salah satunya adalah adanya kepastian jaminan biaya kesehatan saat sakit. Sehingga biaya pelayanan kesehatan bisa terjamin dan tak perlu lagi keluarkan biaya yang besar ketika sakit.

Sementara itu, Bupati Kolaka Ahmad Safei yang konfirmasi via seluler melalui Kabag Humas Pemda Kolaka, Amri Djamaluddin membenarkan pegawai honorer di Kabupaten Kolaka belum sepenuhnya tercover dalam kepesertaan
BPJS Kesehatan. Namun demikian, kata Amri, pendaftaran para honorer akan dilakukan secara bertahap. Olehnya itu, ia meminta dukungan semua stakeholder terutama DPRD Kolaka.

Alasannya, pembiayaan dalam APBD tidak memungkinkan dilakukan pendaftaran secara serentak. “Tahun ini pegawai honorer di Pol PP sudah diikutkan, Insya Allah kedepannya semua tenaga honorer akan diikutsertakan,” janjinya. (kal/hen)

Sumber : http://kolakaposnews.com