Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH, MH melakukan pertemuan dengan seluruh pelayanan keagamaan binaan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017 di aula Sasana Praja Kantor Bupati Kolaka, Selasa 25 Juli 2017. Pada pertemuan tersebut turut hadir Wakil Bupati Kolaka H. Muhammad Jayadin, SE, ME, Sekda Kolaka Drs. H. Poitu Murtopo, M.Si, Asisten I Setda Kolaka dan para Camat serta Lurah se-Kabupaten Kolaka.

Acara yang digelar oleh Bagian Kesra Setda Kolaka ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahim terhadap umat beragama yang ada di Kabupaten Kolaka. Dalam laporan pembukaannya, Kabag Kesra Setda Kolaka Hj. Andi Wahidah, S.Pd, MM mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 493 orang pelayanan keagamaan binaan pemda Kolaka yang terdiri atas 95 orang khatib, 12 imam kecamatan dan beberapa imam kelurahan, pendeta, pinandita, guru mengaji, pasraman serta pastor. 

Dalam sambutannya Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH, MH berharap tidak ada lagi masyarakat Kolaka yang tidak dilayani oleh para pelayan keagamaan. Mengenai jumlahnya akan ditambah dan diperbaiki sesuai dengan kemampuan keuangan dan anggaran yang ada. Beliau juga mengharapkan ada bantuan dana dari dana desa (ADD) yang dapat dialokasikan untuk membantu pelayanan keagamaan ini.

Program pemerintah yang menargetkan 1000 TPQ diharapkan dapat terwujud dengan adanya kegiatan seperti ini, dimana dalam 1 dusun/lingkungan minimal terdapat 1 buah TPQ, sehingga tidak ada lagi masyarakat Kolaka yang tidak dapat membaca Al-qur'an dan Kolaka dapat terbebas dari buta aksara Al-Qur'an. Mantan Sekda Kolaka ini juga menghimbau kepada para pelayan keagamaan agar sebagai tokoh yang didengar oleh masyarakat diharapkan dapat menjadi pengayom dan dapat mendinginkan suasana di daerah masing-masing apalagi menjelang Pilkada serentak Bupati dan Gubernur tahun 2018 serta Pilkada Pileg dan Pilpres tahun 2019. "Etika harus dikedepankan, karena kalau kita tidak beretika, maka kita sama saja dengan komunis", lanjutnya.

Beliau juga menghimbau kepada para camat untuk mensosialisasikan program-program pemerintah dan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga masyarakat dapat mengerti tentang kondisi permasalahan sebenarnya dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.